Hai Kalteng

Hai Kalteng - Palangka Raya - Sebagai kesiapan menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2023, Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Provinsi Kalimantan Tengah (Prov. Kalteng) mengelar Rapat Persiapan dan Sosialisasi Penyusunan Rencana Kontingensi Karhutla Prov. Kalteng, Kamis (30/3/2023). 

Rapat dipimpin langsung oleh Kalaksa BPBPK Prov. Kalteng Falery Tuwan secara virtual dari Ruang Kerjanya.

(Baca Juga : Kepala Disdagperin Prov. Kalteng Buka Kegiatan Diseminasi Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian Melalui Aplikasi Sistem Informasi Industri Nasional)

Falery dalam arahannya mengatakan, bahwa bencana dapat mengganggu dan merusak hasil-hasil pembangunan jika tidak ada upaya untuk mengurangi potensi kerugiannya di masa yang akan datang.

Kejadian bencana dan eskalasi bencanapun meningkat dari tahun ke tahun berakibat meningkatnya kerusakan rumah, sekolah, kantor pemerintahan, pasar begitu juga jalan, kemudian hutan serta lahan mengalami kerusakan dan gangguan. Bahkan di beberapa kejadian bisa menyebabkan terjadinya  korban jiwa dan sebagian harus tinggal di pos-pos pengungsian.

Ia menjelaskan, potensi kerugian karena bencana disebut resiko bencana. Resiko bencana ini tidak bisa dihindari dan hampir seluruh wilayah Indonesia memiliki resiko bencana, tidak terlepas juga di wilayah Kalteng.

Potensi bencana di Prov. Kalteng banyak diakibatkan oleh kondisi cuaca atau faktor hidrometeorologi, yaitu bencana banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang tinggi, tanah longsor, kekeringan, dan karhutla.

“Guna meminimalisir tingkat resiko bencana yang terjadi, dipandang perlu dilakukan Perencanaan Kontingensi yang merupakan pemodelan mutakhir respon bencana cepat, tepat, efektif, efisien, bertanggung jawab dalam pelaksanaan mandat perlindungan dan pengungsian masyarakat terpapar bencana secara terpadu antara pemerintah, perguruan tinggi, media, dunia usaha, dan masyarakat sesuai dengan arahan Presiden RI dalam Rakornas PB Tahun 2023 yaitu Lakukan Antisipasi Bencana,” jelasnya.

Falery menyebut ada delapan hal yang wajib dilakukan, diantaranya lakukan peringatan dini; edukasi masyarakat; perhatikan tata ruang dan konstruksi; BPBD dan Pemda sebagai ujung tombak penanggulangan bencana; siapkan anggaran penanggulangan bencana di daerah; daerah harus memasukkan resiko bencana dalam rencana pembangunan dan investasinya; segera bagikan bantuan ke para korban bencana dan jangan ditumpuk di posko; dan sederhanakan regulasi kebencanaan serta lakukan manajemen kontrol yang baik.

Lebih lanjut Ia menambahkan, bawa Rapat persiapan dan sosialisasi penyusunan rencana kontingensi karhutla Prov. Kalteng ini sangatlah penting, karena diharapkan Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dapat membangun koordinasi, komitmen, dan pengerahan sumber daya dari berbagai pemangku kepentingan demi pengurangan resiko dalam tanggapan darurat yang lebih cepat dan tepat sehingga diharapkan terwujud Indonesia Tangguh Bencana (Resilience), khususnya di Prov. Kalteng.

“Rapat yang dilaksanakan ini untuk memacu kita untuk lebih peduli dan berperan dalam mensukseskan pembangunan daerah dengan menurunkan resiko bencana, baik itu tingkat Kabupaten/Kota juga Prov. Kalteng dan memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, sekaligus membangun semangat kita untuk terus berjuang demi kemanusiaan,“ tandasnya.

Rapat dihadiri oleh Instansi/Lembaga/Perangkat Daerah terkait Provinsi dan Kab/Kota serta Forum Pengurangan Resiko Bencana Provinsi, Kab. Pulang Pisau, Katingan dan Kota Palangka Raya. (Sumber : Diskominfo Kalteng)