Hai Kalteng

Hai Kalteng - Palangka Raya - Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (KSDM) Suhaemi hadiri acara pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), yang diselenggarakan di M Bahalap Hotel Palangka Raya, Rabu (10/5/2023).

Bimtek ini dilaksanakan selama tiga hari sejak 9-11 Mei 2023. Saat membacakan sambutan Sekda, Suhaemi mengatakan Pemprov. Kalteng mengapresiasi diselenggarakannya Bimtek tersebut.

(Baca Juga : Jembatan Kahayan dan Kawasan Tugu Soekarno Akan Ditata dan Dipercantik Dengan Water Front City yang Megah)

“Kami sangat menyambut baik adanya kegiatan Bimbingan Teknis Pengukuran IPKD ini, yang akan bermanfaat untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah,” ucap Suhaemi.

Lebih lanjut Suhaemi mengungkapkan seiring dengan pesatnya era digitalisasi, penyelenggaraan pemerintahan daerah dituntut lebih terbuka dan transparan, salah satunya pengelolaan keuangan daerah.

“Saya berharap Bimtek ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin, khususnya oleh jajaran Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, untuk menyamakan persepsi dengan Pusat (Kemendagri), terkait penerapan kebijakan IPKD tersebut,” jelasnya.

Suhaemi menambahkan, melalui Bimtek ini diharapkan dapat diserap dan dipahami enam dimensi pengukuran IPKD, yaitu: kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran; kualitas anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); transparansi pengelolaan keuangan daerah; penyerapan anggaran; kondisi keuangan daerah; dan Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

“Dengan penginputan data yang sesuai ketentuan, diharapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam pengukuran IPKD ke depannya dapat masuk kategori Provinsi dengan klaster kemampuan keuangan daerah tinggi atau klasifikasi baik. Hal tersebut juga sebagai salah satu wujud komitmen kita, untuk terus meningkatkan pengelolaan keuangan daerah agar terlaksana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. dalam rangka mewujudkan Good Governance di Bumi Tambun Bungai, Bumi Pancasila, Tanah Berkah Provinsi Kalimantan Tengah,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI Yusharto Huntoyungo menyampaikan bahwa pada tahun 2021-2022 lalu, telah dilaksanakan pengukuran IPKD untuk periode 2018-2021 sehingga diperoleh tren hasil pengukuran berdasarkan dimensi untuk Regional Kalteng, yang merupakan salah satu Provinsi dengan kapasitas skala tingkat sedang.

“Melalui kegiatan Bimtek ini diharapkan Kalimantan Tengah bisa memperoleh tren hasil pengukuran yang lebih baik lagi ke depannya. Perlu peningkatan koordinasi dan sinergi antar Perangkat Daerah untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada proses perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, dan pelaksanaan. Kemudian, dipublikasikan kepada masyarakat, salah satunya bisa melalui website,” imbuhnya.

Turut hadir Kepala Perangkat Daerah terkait Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalteng, serta seluruh peserta Bimtek Pengukuran IPKD se-Kalteng. (Sumber : Diskominfo Kalteng)