Hai Kalteng

Hai Kalteng - Palangka Raya - Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 dibutuhkan pemetaan isu-isu pada prioritas nasional dan prioritas bidang dengan mengacu pada permasalahan, tantangan, dan potensi pengembangan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Berdasarkan hal tersebut, Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas melakukan kunjungan ke berbagai daerah, diantaranya Provinsi Kalimantan Tengah.

(Baca Juga : Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng Leonard S. Ampung Buka Rakor Kelitbangan se-Kalteng)

Kunjungan tersebut dalam rangka koordinasi penyusunan RKP 2024 lingkup pembangunan kependudukan dan jaminan sosial, bertempat di Ruang Kerja Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng, Selasa (13/6/2023). 

Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng Kaspinor didampingi Kepala Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan Bappedalitbang Prov. Kalteng Chandra Fuji Asmara menerima rombongan Tim Bappenas yang berjumlah enam orang, diketuai oleh Perencana Ahli Muda Bappenas Yogi Yunianto.

Tujuan kedatangan Tim Bappenas ini yaitu untuk mendalami isu terkait layanan administrasi kependudukan di daerah, manfaat data kependudukan untuk perencanaan pembangunan, serta layanan jaminan sosial di daerah.

Kaspinor menyampaikan bahwa urusan kependudukan menjadi salah satu fokus dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026, dimana dalam sasaran peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan masyarakat menggunakan indikator persentase penerbitan dokumen kependudukan sebagai salah satu alat ukurnya, dengan capaian tahun 2022 yaitu 71,47 persen, melampaui target yakni sebesar 69,21 persen. 

“Permasalahan administrasi kependudukan (adminduk) yang saat ini masih dihadapi yaitu keterbatasan dalam anggaran operasional alat cetak KTP elektonik, distribusi, serta tata kelola blanko KTP elektonik. Luasnya wilayah juga turut menjadi kendala dalam pemenuhan dokumen kependudukan, dimana masih terdapat daerah yang sulit untuk diakses,” ungkap Kaspinor. 

Ditambahkannya, data kependudukan ini juga diperlukan dalam proses perencanaan, antara lain sebagai upaya penanganan kemiskinan dan stunting, pemberian bantuan sosial, penyusunan rencana kontigensi bencana, dan proses perencanaan lainnya.

“Terkait jaminan kesehatan, berdasarkan data sampai dengan 1 November 2022 kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Prov. Kalteng mencapai 94,17% persen, dengan enam kabupaten dan satu kota yang kepesertaannya telah di atas 98 persen,” jelas Kaspinor. 

Kaspinor berharap agar Bappenas bisa merencanakan penguatan generasi milenial agar lebih produktif, khususnya Pemuda Kalteng. Hal ini dikarenakan di Kalteng sedang mengembangkan Kawasan Industri, food estate, serta shrimp estate, sehingga diharapkan lebih banyak tenaga kerja lokal yang terserap.

Kepala Bidang Sosial, Budaya, dan Pemerintahan Chandra Fuji Asmara juga menambahkan, terkait penataan sebaran penduduk, Kalteng sudah menyiapkan beberapa kawasan transmigrasi, yang diharapkan bisa dijadikan lokus penataan sebaran penduduk nasional.

Di akhir diskusi, Tim Bappenas mengingatkan bahwa puncak bonus demografi di Prov. Kalteng dimulai di tahun 2023 ini, sehingga perlu perhatian serius dari semua pihak agar bisa dimanfaatkan dengan maksimal.

Dengan adanya pertemuan ini diharapkan agar Bappenas bisa menerima agenda konsultasi dan koordinasi antar pimpinan Bappenas dan Bappeda Prov. Kalteng, guna membahas isu-isu grand design kependudukan dan ketenagakerjaan Kalteng ke depannya. (Sumber : Diskominfo Kalteng)