Hai Kalteng

Hai Kalteng - Palangka Raya - Inspektur Daerah Prov. Kalteng Saring membuka Workshop Penguatan Peran APIP dalam Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah, bertempat di Aula Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa (2/4/2024).

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

(Baca Juga : Gubernur Kalteng Sugianto Sabran Resmi Buka Festival Budaya Isen Mulang dan Festival Kuliner Nusantara)

Workshop ini diikuti oleh seluruh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdiri dari Jabatan Fungsional Tertentu Auditor (JFT Auditor) dan Jabatan Fungsional Tertentu Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (JFT PPUPD), dan menghadirkan narasumber dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalteng yaitu Auditor Madya Cucu Supangkat dan Auditor Muda Yeti Nurul Islamiyah, serta dihadiri

Dalam sambutannya, Inspektur Daerah Prov. Kalteng Saring menyampaikan bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Kementerian PANRB Tahun 2023, Pemprov Kalteng mendapat Nilai 63,05 dengan predikat B / baik. Dimana hal tersebut menunjukan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sudah baik pada pemda dan sebagian unit kerja utama, akan tetapi masih diperlukan sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

“Inspektorat Daerah Prov. Kalteng sekarang ini melakukan evaluasi AKIP Tahun 2023 untuk seluruh perangkat daerah dengan tujuan diantaranya memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP, menilai tingkat akuntabilitas kinerja, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP dan monitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya,” ucapnya.

Kemudian, Saring juga berharap dengan adanya workshop ini dapat menambah wawasan APIP dan penyempurnaan saat melakukan evaluasi AKIP pada Perangkat Daerah, sehingga tahun ini Pemprov. Kalteng dapat memperoleh nilai BB.

Sementara itu, Auditor Madya pada BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah Cucu Supangkat selaku Narasumber dalam paparannya menjelaskan pengertian Akuntabilitas Kinerja. “SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah,” bebernya.

Lebih lanjut, Cucu Supangkat menekankan saat melakukan Evaluasi AKIP, APIP harus memperhatikan beberapa hal berikut, diantaranya menggali permasalahan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya, menyusun program dan kegiatan berdasarkan permasalahan, menentukan indikator program dan kegiatan, dan penuangan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah harus bisa mencapai sasaran Perangkat Daerah. (Sumber : Diskominfo Kalteng)