Hai Kalteng

anggota DPRD Barito Selatan, Nurul Hikmah

Hai Kalteng - Buntok - Anggota DPRD Barito Selatan, Kalimantan Tengah kreatif dalam mengelola dan memanfaatkan dana desa (DD) untuk kemajuan pembangunan di desanya masing-masing.

“Kita mengajak aparatur pengelola desa agar lebih kreatif dalam memanfaatkan anggaran Dana Desa (DD) untuk pembangunan desanya masing-masing,” kata anggota DPRD Barito Selatan, Nurul Hikmah, di Buntok, (15/4/2024).

(Baca Juga : Pemerataan Pembangunan Bagi Warga di DAS Seruyan Perlu Diwujudkan)

Ia meminta agar gunakanlah Dana Desa tersebut sesuai dengan mekanismenya dalam upaya terus memajukan pembangunan desanya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat masing-masing.

Selain itu menurut dia, dalam pengelolaannya jangan hanya bergantung pada ketersediaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) saja, melainkan dapat memanfaatkan peluang-peluang lain yang mampu meningkatkan pendapatan asli desa (PADes).

“Peluang lainnya seperti pengoptimalan potensi sumber daya alam sebagai pendapatan asli desa serta peningkatan sumber daya manusia,” ucap politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Barito Selatan itu.

Dikatakannya, hal itu mengingat, seluruh desa di Kabupaten Barito Selatan memiliki potensi untuk terus dikembangkan untuk dijadikan produk unggulan yang mampu meningkatkan pendapatan dan memajukan pembangunan di desanya masing-masing.

“Hanya saja, tinggal bagaimana menjalankan sistem pengelolaan dan mengembangkannya dan yang terpenting tertib administrasi, supaya lebih baik lagi kedepannya,” terang ketua DPC PPP Barito Selatan ini.

Sebab lanjut dia, kalau pengelolaannya dilakukan secara efektif dan efisien, maka pelaksanaan pembangunan akan berjalan dengan baik sesuai harapan masyarakat.

Sedangkan untuk anggaran lanjut dia, hendaknya dialokasikan untuk infrastruktur, dan penyediaan sarana prasarana serta penunjang program desa seperti jalan, pasar, balai pertemuan, dan fasilitas umum lainnya.

Nurul Hikmah juga mengimbau agar aparatur desa terus mengembangkan potensi diri. Hal itu bertujuan supaya anggaran pembangunan didukung dengan sistem administrasi dan pelaporan keuangan yang lebih baik.

“Dengan pengembangan potensi diri, diharapkan dapat menghindari temuan yang menjadikan aparatur tersandung permasalahan hukum,” kata Nurul Hikmah.(HBI).