Pemprov Kalteng Gelar Rakor LP/LS Pokja Daerah
yl

Hai Kalteng - Palangka Raya - Plt. Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya Adi Praditha mewakili Sekretaris Daerah Prov. Kalteng pimpin Rapat Koordinasi LP/LS Pokja Daerah dalam Upaya Penurunan AKI/AKB, bertempat di Aula Bappedalitbang Provinsi Kalteng, Selasa (9/7/2024).
Rapat ini diselenggarakan dalam rangka upaya percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)/Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Kalimantan Tengah, dimana sangat diperlukan penguatan tata kelola dalam rangka koordinasi, sinergisitas, dan evaluasi antar Lintas Program (LP)/Lintas Sektor (LS) dengan pembentukan Pokja Percepatan Penurunan AKI dan AKB Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.
(Baca Juga : Pemprov Kalteng Terima Penghargaan UKPBJ Proaktif dengan Capaian Produk Dalam Negeri Tertinggi dari LKPP)

Plt. Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya Adi Praditha dalam sambutannya menyampaikan trend peningkatan AKI/AKB di Provinsi Kalimantan Tengah disebabkan oleh faktor medis dan non medis. Faktor Medis antara lain terkait tata laksana (keterlambatan mendapatkan penanganan/pengobatan) dan kekurangan/hambatan ketersediaan fasilitas (laboratorium, alat medis dll.) Sedangkan faktor non medis antara lain disebabkan oleh hambatan budaya atau agama, usia menikah terlalu muda, akses sarana transportasi, kondisi geografis dll.
“Untuk itu diperlukan penguatan tatakelola dalam rangka koordinasi, sinergisitas, dan evaluasi antar Lintas Program/Lintas Sektor diantaranya melalui pembentukan Pokja Daerah dalam upaya Percepatan Penurunan AKI dan AKB di Provinsi Kalimantan Tengah,” kata Adi.

“Saya mengharapkan rapat koordinasi ini dapat menjabarkan strategi-strategi yang akan dilakukan dalam upaya Percepatan Penurunan AKI dan AKB di Provinsi Kalimantan Tengah, dan hasil rapat akan dilaporkan kepada Bapak Sekda Prov. Kalteng,” pungkas Adi.
Sementara itu, Narasumber dari POGI Cabang Palangka Raya Rully P. Adhi dalam paparannya menyampaikan bahwa untuk lingkup ASEAN, AKI di Indonesia menempati urutan terburuk kedua setelah Myanmar, sedangkan untuk AKB urutan ketiga terburuk setelah Myanmar dan Laos. Sedangkan untuk Prov. Kalteng, AKI dan AKB pada tahun 2023 juga mengalami peningkatan. “Strategi yang perlu dilakukan antara lain melalui pemberdayaan masyarakat, penguatan tata kelola, peningkatan akses layanan, dan peningkatan kualitas layanan, “terangnya.
“Diperlukan peningkatan peran multisektor dalam upaya penurunan AKI, AKB dan juga stunting, diantaranya adalah melalui pembangunan jalan/jembatan, penyediaan air bersih dan sanitasi, sarana transportasi, sarana komunikasi, listrik dll," pungkas Rully.
Rapat dihadiri pula oleh Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappedalitbang Prov. Kalteng Chandra Fuji Asmara, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Prov. Kalteng Fery Iriawan, Perwakilan dari Perangkat Daerah terkait, Perwakilan Kantor Wilayah/Instansi Vertikal, Organisasi Profesi, serta undangan lainnya. (Sumber : Diskominfo Kalteng)
- Tinggalkan Komentar