Hai Kalteng

Hai Kalteng - Palangka Raya - Dalam rangka tindak lanjut kunjungan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman ke Kawasan Food Estate di Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, bertempat di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (29/8/2024) diselenggarakan Rapat Kerja Pemantapan Optimasi Lahan Food Estate Padi Nasional di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.

Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran dalam arahannya saat memimpin rapat tersebut menyampaikan bahwa untuk mewujudkan kedaulatan pangan khususnya komoditas padi, pemerintah melalui Kementerian Pertanian menggencarkan berbagai upaya, salah satunya Program Optimalisasi Lahan dan Cetak Sawah Rakyat. Pada tahun 2025 Indonesia menargetkan cetak sawah seluas 2,2 juta hektare, termasuk di Prov. Kalteng dengan target awal seluas 500 ribu hektare dan diharapkan bisa mencapai satu juta hektare.

(Baca Juga : Sahli Yuas Elko : Diharapkan Pemerintah dapat Mengupayakan Langkah-Langkah Antisipasi Secara Dini dan Terkoordinasi)

Gubernur dalam arahannya juga menyampaikan bahwa Menteri Pertanian menegaskan Pemerintah telah menyediakan anggaran yang sangat besar untuk program ini di tahun 2025 dan menginginkan dalam kurun waktu satu sampai dua minggu ke depan, program optimalisasi lahan dan cetak sawah ini sudah dapat mulai dikerjakan.

Sementara itu, Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah Leonard S. Ampung ketika ditemui usai acara menyampaikan bahwa program cetak sawah adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas lahan pertanian yang diharapkan meningkatkan produksi beras nasional, dimana program ini memerlukan dukungan dari semua pihak. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen dan memberi dukungan penuh implementasi program Cetak Sawah Rakyat, dimana program ketahanan pangan tersebut sejalan dengan program ketahanan pangan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. “Program Kementan ini sangat bagus dan bersinergi dengan program daerah kita, serta mendukung tema yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional,” ungkap Leonard.

Ditambahkan Leonard, ditetapkannya Kalimantan Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional harus dipandang sebagai peluang dan keuntungan bagi rakyat Kalimantan Tengah, dan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan bagi Provinsi Kalimantan Tengah itu sendiri, sekaligus berkontribusi secara nasional. “Pembangunan pertanian dalam kerangka food estate jangan hanya menitikberatkan pada padi sawah, tapi kita tawarkan ke Pemerintah Pusat untuk juga mengembangkan padi ladang/tadah hujan yang potensinya juga sangat besar, singkong, jagung, umbi-umbian dan lain-lain dalam rangka diversifikasi pangan serta pengembangan hortikultura untuk mendukung IKN,” tambah Leonard.

Lebih lanjut disampaikan Leonard, proyek PLG Satu Juta Hektar adalah pelajaran berharga bagaimana membuat sistem pengairan sawah pasang surut yang ternyata merusak ekosistem gambut. Oleh karena itu, pemilihan areal untuk persawahan harus benar-benar selektif dan sesuai peruntukannya. Apabila yang akan dikembangkan adalah padi sawah pasang surut, maka areal persawahan memang di daerah yang terjangkau oleh air pasang. Sistem pengairan Handil sebagai kearifan lokal barangkali dapat dijadikan contoh.

“Sedangkan untuk daerah di dataran tinggi yang tidak terjangkau air pasang, harus dapat dipastikan kesinambungan sumber airnya untuk mengairi sawah (bukan air hitam dari lahan gambut yang mengandung pirit). Apabila sumber air dimaksud tidak tersedia, lebih tepat dan lebih cocok apabila dikembangkan untuk perladangan dan hortikultura,” pungkasnya.

Hadir dalam Raker tersebut yaitu unsur Forkopimda Prov. Kalteng, jajaran Kementerian Pertanian RI, para Bupati, Pj. Bupati, dan Pj. Wali Kota, Staf Ahli Gubernur, Asisten, Kepala Perangkat Daerah Pemprov Kalteng, Pimpinan Instansi Vertikal Prov. Kalteng, serta para Dandim, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. (Sumber : Diskominfo Kalteng)