Kepala Disnakertrans Farid Wajdi Buka FGD Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
yl
Hai Kalteng - Palangka Raya - Pengawasan dan penegakan hukum penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai upaya untuk melindungi hak-hak PMI, memastikan penempatan PMI yang aman dan adil, serta mencegah terjadinya eksploitasi PMI. Pengawasaan penempatan PMI merupakan salah satu tugas dan fungsi dari Disnakertrans Prov. Kalteng yang dilaksanakan oleh petugas pengawas ketenagakerjaan.
Adapun pengawas ketenagakerjaan melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) di Kalteng, memastikan P3MI serta perusahaan penerima, mematuhi peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, termasuk dalam hal upah, jam kerja, dan perlindungan tenaga kerja.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Tengah (Prov. Kalteng) Farid Wajdi saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), di hotel Neo Palangka Raya, Selasa (24/9/2024).
Farid menjelaskan, dalam pencegahan dan penanganan penempatan PMI non procedural tidak dapat dilakukan sendiri. Namun, melibatkan stakeholder terkait seperti Kementerian Ketenagakerjaan, BP2MI/BP3MI, Dinas yang membidangi ketenagakerjaaan pada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pengawas Ketenagakerjaan, Pengantar Kerja, Dinas sosial, Dinas Kesehatan, Dinas yang membidangi perlindungan anak dan perempuan, Kepolisian, Imigrasi, LSM atau Sivil Society Organization (CSO), P3MI dan Asosiasinya serta serikat pekerja/serikat buruh.
“Pada pelaksanaan monitoring dan evaluasi, petugas pengawas ketenegakerjaan bersinergi dengan lembaga terkait dalam penempatan PMI untuk dapat berjalan optimal, Kolaborasi dalam mengani PMI,” tegas Farid.
Farid menambahkan, perlindungan PMI terdapat dua hal krusial yang harus ditangani yaitu; Pelaku Penempatan PMI secara non procedural baik koorporasi maupun perseorangan harus diproses hukum dan Calon PMI atau PMI selaku korban wajib diberikan penanganan yang komprehensif yang melihatkan stakeholder terkait. ”Masyarakat yang bekerja di luar negeri harus dibarengi dengan informasi yang akurat dan mudah di akses, sehingga calon PMI terhindar dari resiko-resiko yang berujung pada tindak pidana perdagangan orang dan praktek-paktek penipuan lainnya,” pungkas Farid. (Sumber : Diskominfo Kalteng)
- Tinggalkan Komentar