Hai Kalteng

Hai Kalteng - Jakarta - Dalam rangka koordinasi dan sinergisitas dalam penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi  melalui Uji Kompetensi (Ujikom) di bidang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), BPSDM Prov. Kalteng yang diwakili oleh Syamsudin (Kabid I), Isna Mariany (Kabid II) dan Duri (JFT) menghadiri acara Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ) dan Pelaksana Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PUK PBJP), bertempat di Ruang Roestam Syarif Lt. 2 Gedung LKPP Kompleks Rasuna Epicentrum, Jl. Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan, Kamis (12/12/2024).

Acara ini dibuka secara resmi oleh Hendra Prihadi, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI). Dalam sambutannya, Hendra menekankan pentingnya sertifikasi dan pelatihan yang terintegrasi untuk memastikan kompetensi para profesional di bidang PBJ. "Kita perlu bersama-sama menciptakan sistem pelatihan dan uji kompetensi yang mampu menjawab kebutuhan dan tantangan pengadaan barang/jasa di era saat ini," ujarnya.

(Baca Juga : Kadis TPHP Prov. Kalteng Laksanakan Pertemuan Koordinasi dengan Direktur Perbenihan Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian RI)

Sebagai informasi, pada kesempatan tersebut dilaksanakan pula penyerahan Sertifikat Akreditasi Lembaga Pelatihan dan Pengembangan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ) dan Keputusan Pelaksana Uji Kompetensi. Penghargaan ini menandai pengakuan resmi atas lembaga-lembaga yang telah memenuhi standar akreditasi nasional di bidang PBJ. Selain menyampaikan informasi terkait akreditasi, mekanisme fasilitasi pelatihan dan uji kompetensi penjenjangan serta hal teknis lainnya, juga dilaksanakan penyerahan Sertifikat Akreditasi LPPBJ dan Keputusan Pelaksana Uji Kompetensi (periode penetapan Mei - November 2024).

Pada kesempatan terpisah, Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah, Rahmawati menekankan pentingnya sinergi antara LPPBJ dan para pelaksana Ujikom untuk memastikan proses pelatihan dan pengujian kompetensi dalam bidang pengadaan barang/jasa berjalan efektif dan sesuai standar nasional. "Pengadaan barang dan jasa yang transparan, akuntabel, dan profesional merupakan fondasi penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui koordinasi ini, kita memastikan bahwa lembaga pelatihan dan pengujian memiliki akreditasi dan kredibilitas yang diakui. Penyerahan sertifikat akreditasi dan keputusan ini menjadi langkah maju dalam memperkuat kapasitas SDM pengadaan barang/jasa di Kalimantan Tengah," ujar Rahmawati.

Ia juga mengapresiasi dedikasi para pelaksana Ujikom yang berperan penting dalam menjamin kompetensi ASN di bidang pengadaan. Rahmawati berharap, kolaborasi antara LPPBJ dan pelaksana Ujikom semakin memperkuat upaya peningkatan profesionalisme di bidang ini. "Penyerahan sertifikat akreditasi dan keputusan pelaksana uji kompetensi menjadi bukti komitmen BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berintegritas di sektor pengadaan barang/jasa," pungkasnya. (Sumber : Diskominfo Kalteng)