Hai Kalteng

Hai Kalteng - Palangka Raya - Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Prov. Kalteng) Sri Widanarni menghadiri secara virtual Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2024 bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dari Ruang Rapat Bajakah, LT. II Kantor Gubernur Kalteng, Senin (30/12/2024).

Rakor dipimpin langsung oleh Plt. Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir. Dalam sambutan pengantarnya, Tomsi Tohir menekankan terkait dengan realisasi pendapatan APBD Provinsi kabupaten dan Kota se-Indonesia Tahun Anggaran 2024. Ia menekankan bagi provinsi maupun kabupaten dan kota yang realisasi pendapatan APBD nya di bawah 80 persen agar melakukan konsolidasi atau evaluasi untuk mengetahui mengapa realisasinya tidak tercapai. “Ada tren upaya mencantumkan angka rencana pendapatan yang besar supaya belanjanya bisa besar, supaya APBD -nya besar. Namun demikian di akhir ini akan minus. Tolong jangan sampai terjadi”, ucap Tomsi Tohir. Tomsi juga menekankan untuk memperhatikan realisasi belanja APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Indonesia TA 2024 sehingga persentase belanjanya dapat baik, efektif dan efisien. Ia juga mengingatkan di mana pada penutup tahun akan ada kenaikan IPH dan lain sebagainya.

(Baca Juga : Sekda Prov. Kalteng Dampingi Mendag RI Lakukan Pemantauan Harga di Pasar Besar)

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Pudji Ismartini dalam paparannya menyampaikan mengenai Tinjauan Inflasi dan Indeks Perkembangan Harga pada Minggu ke-4 Desember 2024 yakni perkembangan inflasi komponen inti. Sepanjang 2024 hingga November, komponen inti mengalami inflasi (November, y-to-d) sebesar 2,09 persen dengan andil sebesar 1,33 persen terhadap inflasi umum. Komunitas penyumbang andil tertinggi adalah emas perhiasan yakni sebesar  0,34 persen. Komoditas ini mengalami inflasi bulanan secara terus menerus sejak September 2023 s.d November 2024 (15 bulan terakhir). Diikuti oleh kopi bubuk, minyak goreng, nasi dan lauk, sewa rumah, dan akademi/ perguruan tinggi. Lebih lanjut dijelaskan mengenai perkembangan inflasi komponen bergejolak. Sepanjang 2024 hingga November, komponen bergejolak mengalami deflasi (November, y-to-d) sebesar 1,89 persen dengan andil sebesar -0,31 persen terhadap inflasi umum.

Melihat perkembangan inflasi bulanan sepanjang Januari 2020 s.d November 2024, pada semester dua terlihat pola yang cenderung berulang yaitu selalu terjadi deflasi bulanan. Pada 2024, komponen harga bergejolak mengalami deflasi bulanan lebih sering, yaitu sebanyak 7 kali berturut-turut dari April sampai Oktober 2024. Kemudian November 2024 mengalami inflasi bulanan. “Melihat history, bulan Desember biasanya terjadi inflasi harga bergejolak”, ucapnya.

Pudji juga menjelaskan mengenai Indeks Perkembangan Harga M4 Desember 2024. Secara nasional jumlah kabupaten/ kota yang mengalami IPH pada M4 Desember lebih banyak dibandingkan kabupaten/ kota yang mengalami penurunan IPH. Sedangkan, pada M4 Desember 2024, terdapat 35 provinsi yang mengalami IPH dan 3 yang mengalami penurunan IPH. Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH di sebagian besar provinsi tersebut adalah cabai merah, bawang merah, dan daging ayam ras. Usai menghadiri Rakor, Plh. Sekretaris Daerah Prov. Kalteng Sri Widanarni menegaskan khususnya kepada instansi terkait agar bisa mengendalikan harga minyak dan bahan pokok lainnya sehingga di Kalteng umumnya dan khususnya di Kota Palangka Raya bisa tetap tersedia komoditas penting yang dibutuhkan masyarakat dan terkendali harganya.

Terkait dengan PMK, Sri juga menekankan kepada instansi terkait agar dapat mencegah masuknya ternak ke Kalteng tanpa terdeteksi yang bisa menyebabkan penularan di Kalteng. Ia juga menghimbau agar terus melaksanakan pasar murah atau pasar penyeimbang. “Tidak hanya menjelang nataru tetapi juga pasca nataru, kita harus melakukan evaluasi terkait dengan perkembangan ketersediaan harga bahan pokok yang ada di Kalteng. Pada kesempatan tersebut, Sri juga mengajak kepada seluruh stakeholders untuk bersama-sama menjaga serta memelihara suasana yang sudah kondusif di Kalteng. “Ke depan kita lebih gencar lagi melakukan upaya-upaya penyebarluasan terkait dengan beras yang diharapkan tidak terjadi kenaikan harga yang terlalu signifikan”, tandasnya.

Turut hadir mengikuti rakor secara virtual dari tempat masing-masing yakni Staf Ahli Menteri Pertanian Suwandi, Staf Ahli Tingkat II Ekonomi Keuangan Eko Nursanto, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Moga Simatupang, Kepala Divisi Pengadaan Pangan Lain Perum Bulog Yayat Hidayat Fatahilah, Direktur Pertimbangan Hukum Jamdatun, Brigjen TNI Ito Hediarto mewakili Panglima TNI, Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Whisnu Hermawan, Gubernur, Bupati/ Wali Kota beserta Forkopimda se-Indonesia. Hadir di Ruang Rapat Bajakah yakni Plh Kepala Biro Ekonomi Setda Prov Kalteng Fanny Kartika Octavianti, serta Perwakilan dari Perangkat Daerah Lingkup Prov Kalteng dan Kepala Instansi Vertikal Prov. Kalteng terkait. (Sumber : Diskominfo Kalteng)