Hai Kalteng

Hai Kalteng - Dalam upaya mendukung pelestarian lahan gambut dan pengelolaan karbon, Pusat Pengembangan IPTEK dan Inovasi Gambut (PPIIG) Universitas Palangka Raya (UPR) bersama para mitra pembangunan menggelar Dialog Awal Tahun: Update Karbon Kalimantan Tengah 2025.

Kegiatan ini membahas perkembangan program REDD+ di Kalimantan Tengah dan persiapan implementasi Result-Based Payment (RBP) dari BPDLH tahun 2025-2026.

(Baca Juga : Dislutkan Prov. Kalteng Gelar Acara Pelepasan PNS yang Telah Memasuki Masa Purna Tugas)

Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan UPR, Drs. Darmae Nasir, M.A., M.Sc., Ph.D., menggarisbawahi pentingnya pelestarian lahan gambut sebagai penyimpan karbon terbesar sekaligus habitat flora dan fauna endemik.

“Lahan gambut sangat rentan terhadap kerusakan, sehingga pelestarian dan restorasinya menjadi prioritas untuk mencegah emisi gas rumah kaca dan melindungi keanekaragaman hayati,” ujarnya, Jumat.

Dr. Darmae menambahkan bahwa pengelolaan hutan dan lahan gambut yang berkelanjutan, serta penghormatan terhadap hak masyarakat adat, memainkan peran penting sebagai benteng hijau dalam menghadapi perubahan iklim.

Dialog yang menghadirkan narasumber dari berbagai institusi, seperti BAPPERIDA Provinsi Kalteng, Dinas Lingkungan Hidup, WWF Indonesia, dan Yayasan Borneo Institute, ini juga menjadi forum strategis untuk merumuskan langkah konkret terkait pengelolaan karbon.

Direktur PPIIG UPR, Dr. Hendrik Segah, S.Hut., M.Si., Ph.D., menyatakan bahwa forum ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk memperkuat kolaborasi antarpihak.

“Tujuan utama dialog ini adalah merumuskan langkah strategis mendukung keberhasilan program REDD+ dan RBP di Kalimantan Tengah,” kata Dr. Hendrik.

Sementara itu, Pimpinan WWF-ID Kalimantan Tengah, Okta Simon, menegaskan potensi besar Kalimantan Tengah dalam pengelolaan karbon, baik melalui hutan, lahan gambut, maupun sektor lainnya.

“Dengan komitmen bersama, kita dapat berkontribusi signifikan dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,” ujar Simon.

Dialog ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan pelestarian lahan gambut.

Kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat sipil diyakini menjadi kunci untuk menciptakan dampak positif jangka panjang.