Hai Kalteng

Hai Kalteng - Palangka Raya - Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Setda Prov. Kalteng) Sri Widanarni menghadiri Konferensi Pers Berita Resmi Statistik BPS Prov. Kalteng, bertempat di Ruang Vicon LT. II Kantor BPS Prov. Kalteng, Senin (05/05/2025). Dalam Konferensi Pers, BPS Prov. Kalteng menyampaikan Press Release Berita Resmi Statistik berupa Indikator Strategis secara daring dan luring meliputi kondisi ekonomi Kalteng Triwulan I 2025, Indeks Ketimpangan Gender serta keadaan ketenagakerjaan.

Konferensi Pers dipimpin oleh Kepala BPS Prov. Kalteng Agnes Widiastuti. Berkenaan Pertumbuhan Ekonomi Kalteng Triwulan I-2025, perekonomian Kalteng triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 tumbuh sebesar 4,04 persen (y-on-y). Jika dilihat secara q-to-q, perekonomian Kalteng mengalami kontraksi sebesar 6,57 persen. Perekonomian Kalteng berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) triwulan I-2025 mencapai Rp58,0 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp29,7 triliun. Struktur PDRB ADHB Kalteng menurut lapangan usaha triwulan-I 2025 masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 23,73 persen diikuti oleh Industri Pengolahan sebesar 16,88 persen, perdagangan besar-eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 12,51 persen serta pertambangan dan penggalian sebesar 10,39 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kalteng mencapai 63,52 persen.

(Baca Juga : Pemprov. Kalteng Gelar Pangan Murah Di Area CFD)

Lebih lanjut disampaikan, struktur PDRB ADHB Kalteng menurut pengeluaran triwulan-I 2025 didominasi oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 59,03 persen diikuti oleh Komponen PK-RT sebesar 37,57 persen, komponen PMTB sebesar 33,96 persen, komponen PK-P sebesar 10,42 persen, komponen PK-LNPRT sebesar 1,56 persen serta komponen Perubahan Inventori sebesar 0,49 persen. Sementara itu, komponen Impor Barang dan Jasa yang menjadi komponen pengurang dalam PDRB menurut Pengeluaran memiliki kontribusi sebesar 43,02 persen.   “Perekonomian Kalimantan Tengah triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 4,04 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 17,98 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 13,57 persen”, beber Kepala BPS Agnes Widiastuti “Perekonomian Kalimantan Tengah triwulan I-2025 terhadap triwulan IV-2024 (q-to-q) mengalami kontraksi sebesar 6,57 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Kategori Industri Pengolahan yang tumbuh sebesar 6,66 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan terJnggi sebesar 9,91 persen”, imbuhnya.

Agnes menyebut, secara spasial, perekonomian di wilayah Kalimantan pada triwulan I-2025 masih didominasi oleh Kalimantan Timur dengan kontribusi sebesar 46,99 persen. Sementara itu, Prov. Kalteng menempati urutan keempat dengan kontribusi sebesar 12,52 persen. Terkait dengan ringkasan keadaan ketenagakerjaan Kalteng Februari 2025, jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Februari 2025 sebanyak 1.498,19 ribu orang, naik 65,85 ribu orang dibanding Februari 2024. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 2,07 persen poin dibanding Februari 2024. “Meningkatnya TPAK tersebut mengindikasikan lebih banyak penduduk usia kerja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik bekerja maupun mencari pekerjaan dibandingkan Februari 2024”, ungkapnya.

Sementara itu, disampaikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,47 persen, mengalami penurunan sebesar 0,19 persen poin dari keadaan Februari 2024. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah penduduk yang bekerja dan penurunan jumlah pengangguran. Penduduk yang bekerja pada Februari 2025 sebanyak 1.446,14 ribu orang, naik sebanyak 4,81 juta orang dari Februari 2024. Lapangan pekerjaan utama dengan kenaikan persentase pekerja terbesar adalah kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mencapai 3,21 persen poin, sedangkan penurunan persentase pekerja terbesar terjadi pada kategori Pertambangan dan Penggalian yaitu sebanyak 1,49 persen poin dibandingkan Februari 2024. “Sebanyak 695,79 ribu orang atau 48,11 persen penduduk bekerja pada Status pekerjaan formal, turun sebesar 1,07 persen poin dibanding Februari 2024. Persentase pekerja setengah penganggur turun 2,17 persen poin, sedangkan persentase pekerja paruh waktu mengalami peningkatan sebesar persen poin dibandingkan Februari 2023. Dibandingkan regional provinsi di Pulau Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki nilai TPT terendah, yaitu sebesar 3,47 persen. Provinsi dengan nilai TPT tertinggi adalah Kalimantan Timur yang mencapai 5,33 persen”, jelas Agnes.

Terkait dengan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kalteng Tahun 2024, Agnes memaparkan IKG adalah ukuran yang menunjukkan tingkat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Semakin tinggi nilai IKG, semakin besar ketimpangan gender di suatu wilayah. Diutarakan Agnes, pada tahun 2024 nilai Indeks Ketimpangan Gender Kalteng adalah sebesar 0,549 naik 0,008 poin dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 0,541. Peningkatan nilai IKG ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender mengalami kemunduran, terutama dipengaruhi oleh menurunnya capaian pada dimensi pemberdayaan. Dimensi Pemberdayaan Gender disusun oleh 2 (dua) indikator yaitu Persentase penduduk 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas dan Persentase anggota legislatif dengan jenis kelamin laki-laki dan Perempuan. Persentase penduduk laki-laki dengan pendidikan SMA ke atas sebesar 35,13 persen, naik 0,73 persen poin dibanding tahun 2023, sedangkan persentase penduduk perempuan dengan pendidikan SMA ke atas sebesar 30,30 persen, turun 0,56 persen poin dibanding tahun 2023. Sementara itu, persentase penduduk laki-laki di legislatif naik 8,89 persen poin dari tahun 2023 menjadi 80,00 persen, sedangkan persentase penduduk perempuan di legislatif turun menjadi 20,00 persen.

“Walaupun demikian, Ketimpangan gender di Kalimantan Tengah selama tujuh tahun terakhir menunjukkan perbaikan. Sejak tahun 2018 hingga 2024, IKG Kalimantan Tengah menurun sebesar 0,016 poin, atau rata-rata 0,003 poin per tahun. Penurunan ini mengindikasikan bahwa ketimpangan gender di Kalimantan Tengah semakin menyempit. Hal ini ditunjukkan oleh membaiknya capaian pada dimensi kesehatan reproduksi dan dimensi pasar tenaga kerja, di mana Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan mengalami peningkatan”, tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Agnes menjelaskan dimana secara pasial, terdapat 8 kabupaten/kota di Kalteng yang menunjukkan perbaikan dalam kesetaraan gender, ditandai dengan penurunan nilai IKG pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. “Kota Palangka Raya menjadi wilayah dengan ketimpangan gender paling rendah pada tahun 2024, diikuti oleh Kabupaten Barito Timur dan Kotawaringin Barat. Di antara delapan kabupaten/kota tersebut, Lamandau dan Kotawaringin Barat mencatat penurunan IKG paling signifikan, dengan Lamandau mengalami penurunan terdalam sebesar 0,055 poin. Namun demikian, masih terdapat 6 kabupaten/kota yang mengalami peningkatan ketimpangan gender. Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Murung Raya, yang mengalami peningkatan nilai IKG sebesar 0,021 poin, diikuti oleh Kabupaten Sukamara”, pungkasnya.

Pada pertemuan tersebut, Asisten Ekbang Sri Widanarni menyampaikan tanggapan terkait kebijakan yang akan diambil pemerintah menyusul penurunan IKG di beberapa daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus bergotong royong untuk memastikan bahwa sektor-sektor strategis seperti kesehatan, pendidikan, dan sektor lainnya terus menunjukkan perbaikan. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen Pemprov dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempersempit kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan.

Terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang cenderung melandai, Sri Widanarni mengutarakan tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan global turut memberikan pengaruh yang signifikan. Prov. Kalteng yang selama ini menjadikan sektor pertambangan khususnya batubara sebagai salah satu sektor unggulan, kini menghadapi tantangan tersendiri. Hal ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Pemprov Kalteng untuk mendorong hilirisasi sektor pertambangan, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang mewajibkan adanya proses hilirisasi sebelum melakukan ekspor. Sri Widanarni berharap agar Kalteng ke depan mampu melakukan proses hilirisasi di dalam daerah, sehingga kegiatan ekspor dapat dilakukan langsung dari Kalimantan Tengah. Dengan demikian, nilai tambah komoditas dapat dinikmati secara lokal, memperkuat perekonomian daerah, serta membuka lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat.

Turut hadir Jajaran BPS Prov. Kalteng, Kepala Perangkat Daerah Prov. Kalteng terkait serta Insan Pers. (Sumber : Diskominfo Kalteng)