Hai Kalteng

Hai Kalteng - Palangka Raya - Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo hadiri Rapat terkait Kebijakan Pengendalian Inflasi khususnya Sosialisasi Kebijakan Menteri Keuangan. Rapat digelar secara hybrid, dihadiri Wagub secara virtual dari Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (5/9/2022).

Rapat dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Nampak hadir mengikuti rapat dari tempat masing-masing diantaranya Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar serta Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Hadir juga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung RI Burhanuddin, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh serta perwakilan Panglima TNI.

(Baca Juga : Wagub Kalteng Edy Pratowo Hadiri Rakor Lintas Sektor RTRW Prov. Kalteng Tahun 2024-2044 yang Dilaksanakan Kementerian ATR/BPN RI)

Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah menyiapkan bantuan sosial bagi masyarakat guna mengantisipasi kenaikan harga BBM subsidi.

"Terkait dengan inflasi terutama tentang pengurangan subsidi yang berimbas pada kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM)  perlu di antisipasi bersama baik pusat maupun daerah", pungkas Tito.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo dalam paparannya menyampaikan, solusi pengendalian inflasi yang dapat dilakukan diantaranya isu pengendalian inflasi dijadikan isu prioritas dan sinergi semua stakeholders. Selanjutnya komunikasi publik, mengaktifkan TPID, mengaktifkan satgas pangan, BBM subsidi tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu, melaksanakan gerakan penghematan energi, melakukan gerakan tanam pangan cepat panen, melaksanakan kerja sama antar daerah, mengintensifkan jaring pengaman sosial serta BPS dan BI provinsi umumkan angka inflasi hingga kabupaten/kota.

Lebih lanjut disampaikan, bantuan sosial untuk penanggulangan dampak kenaikan BBM meliputi bansos yang dikelola oleh Kemensos, refocusing dana 2% (dua persen) dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional, dana reguler APBD yang ada di anggaran Pemda masing-masing (BTT + bansos) serta dana desa maksimal 30% yang digunakan untuk bansos bagi masyarakat yang terdampak inflasi.

“Pemerintah menyiapkan bantuan sosial tambahan sebesar Rp24,17 Triliun sekaligus mengalihkan subsidi BBM agar tepat sasaran. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global”, pungkasnya.

Wagub didampingi Forkopimda Prov. Kalteng, Sekretaris Daerah Prov. Kalteng H. Nuryakin, Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov. Kalteng Leonard S. Ampung, Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Kalteng, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalteng Yura Adalin Djalins, Kepala Perwakilan BPKP Kalteng Bambang Ari Setiono serta Kepala Perum Bulog Kanwil Kalteng Amrullah. (Sumber : Diskominfo Kalteng)