Hai Kalteng

Hai Kalteng - Palangka Raya - Asisten Administrasi Umum (Adum) Setda Prov. Kalteng Sri Suwanto mengikuti Forum Group Discussion (FGD) dengan KPK RI secara virtual, bertempat di Ruang Rapat Bajakah Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (28/10/2022). FGD ini membahas tentang penilaian usaha perkebunan. 

Sri mengatakan bahwa saat ini Kalteng memiliki 2 juta hektar hutan, namun dalam penilaian usaha perkebunan masih ada kendala yaitu belum mempunyai tenaga yang tersertifikasi dan cukup, khususnya di kabupaten/kota.

(Baca Juga : Asisten Pemkesra Buka Rakor dan Sinkronisasi Program P4GN dan PN Tahun 2023)

"Saat ini Pemerintah provinsi belum menganggarkan itu. Kami berharap masukan dari semua yang hadir khususnya mengusulkan menjadi Peraturan Kepala Daerah (Perkada), artinya ini akan lebih cepat ketika harus Peraturan Daerah (Perda).

Pada kesempatan yang sama, Ketua Satuan Tugas II Anti Korupsi Badan Usaha (AKBU) KPK RI Roro Wide Sulistyowati yang hadir secara virtual menyampaikan tujuan pertemuan ini untuk menajamkan kembali solusi-solusi atas permasalahan yang berada di kewenangan daerah, kewenangan provinsi, kewenangan kabupaten/kota yaitu terkait dengan penilaian usaha perkebunan dan kemitraan. 

"Sedangkan output yang diharapkan adalah kita bisa mendapatkan timeline yang jelas dari hasil yang kita rekomendasikan," jelasnya. 

Turut hadir mendampingi asisten Adum, Plt. Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kalteng H. Rizky Ramadhana Badjuri. Hadir pula secara virtual anggota Tim Satuan Tugas II Anti Korupsi Badan Usaha (AKBU) KPK RI Wahyu Firmansyah, serta perwakilan Perangkat Daerah kabupaten/kota terkait se-Kalteng. (Sumber : Diskominfo Kalteng)