Hai Kalteng

Foto Kominfo.

Pemerintah terus melakukan komunikasi persuasif dan menyebarluaskan narasi mengenai pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) agar tercipta semangat Indonesia sentris. 

(Baca Juga : Wujudkan transparansi, Kemensos aktifkan fitur “usul” dan “sanggah”)

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong menyatakan komunikasi mengenai kebijakan pemindahan IKN menjadi tantangan tersendiri karena salah satu publik yang terdampak dari dalam pemerintahan, yakni Aparatur Sipil Negara (ASN). 

“Memang ASN sudah menandatangani perjanjian bersedia untuk ditempatkan di mana saja. Tapi informasi mengenai pemindahan ASN juga masih belum rinci betul sehingga menimbulkan banyak pertanyaan. Pemerintah tentu telah menyiapkan strategi komunikasi untuk mempersuasi masyarakat, khususnya bagi kalangan ASN,” jelasnya dalam keterangan persnya. 

Menurutnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menyusun skema pemindahan ASN pusat ke IKN melalui dua skema. 

“Tercatat ada 118.000 hingga 180.000 ASN yang akan pindah, bergantung pada skema mana yang diterapkan. Ini perlu dikomunikasikan dengan baik untuk mengurangi kesimpangsiuran isu sekaligus melibatkan para ASN untuk mengantisipasi perubahan yang akan dihadapi,” paparnya. 

Menegaskan kembali arahan Presiden Joko Widodo, Dirjen IKP Kementerian Kominfo menyatakan pemindahan ibu kota ke Nusantara, Kalimantan Timur bukan sekadar memindahkan ASN dan tidak hanya membangun gedung pemerintahan. 

“Tetapi merupakan lompatan bagi bangsa Indonesia untuk melakukan tranformasi menuju Indonesia maju. Kita perlu menanamkan visi tadi kepada seluruh ASN, agar proses pemindahan ini menjadi tujuan kita bersama untuk pemerintahan yang lebih baik,” imbuhnya.