Hai Kalteng

Hai Kalteng - Buntok – Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, resmi menggelar Forum Perangkat Daerah (FPD) dalam rangka penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wakil Bupati Barsel, Khristianto Yudha, Kamis (17/4/2025), di Aula Bapperida setempat.

(Baca Juga : DPRD dan Pemkab Seruyan Tindak Lanjuti Hasil Fasilitasi Raperda Pilkades)

Turut hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Barsel Edi Purwanto, para Asisten Setda Barsel, seluruh Kepala Perangkat Daerah, serta enam camat se-Barito Selatan.

Dalam sambutannya, Khristianto Yudha menegaskan bahwa forum ini bertujuan untuk menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan hasil Musrenbang kecamatan serta arah kebijakan pembangunan daerah.

“Penyusunan RKPD harus mengutamakan program prioritas dan mendukung sasaran strategis, baik nasional maupun daerah,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa setiap program yang diusulkan tidak boleh bersifat seremonial semata.

Program harus berbasis data, kebutuhan nyata, dan berdampak langsung kepada masyarakat.

“Prinsip Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) perlu diterapkan dalam setiap perencanaan agar seluruh sektor pembangunan dapat saling mendukung,” tambahnya.

Menurutnya, Pemkab Barsel juga menitikberatkan pada optimalisasi penggunaan data sektoral dan peta spasial dalam penyusunan rencana kerja tahunan.

Hal ini mencakup program-program strategis seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan angka kemiskinan, penurunan stunting, serta penciptaan lapangan kerja yang luas dan inklusif.

Wabup Khristianto juga mengingatkan agar setiap program yang diusulkan memperhatikan urgensi, dampak, dan keterkaitannya dengan indikator kinerja utama daerah.

“Kami menginstruksikan seluruh Perangkat Daerah untuk menyusun kegiatan secara selektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat, serta Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD,” tegasnya.

Sementara itu, Sekda Barsel Edi Purwanto mengatakan bahwa seluruh program yang dirancang oleh OPD harus mengacu pada visi dan misi kepala daerah.

Program juga harus sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.

“Kami berharap rekan-rekan OPD benar-benar menyusun program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” ucapnya.

Sekda menambahkan, lebih dari 500 usulan masyarakat dari seluruh kecamatan telah diterima melalui Musrenbang.

“Usulan-usulan tersebut sudah kami distribusikan ke masing-masing OPD untuk ditindaklanjuti dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia,” tuturnya.

Ia berharap, sinkronisasi antara usulan masyarakat dan kemampuan anggaran dapat menghasilkan perencanaan yang tepat sasaran, efektif, dan mendukung visi pembangunan daerah.