Hai Kalteng

Hai Kalteng - Palangka Raya - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan Workshop Persiapan Implementasi Program Result Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF) Output 2 Provinsi Kalimantan Tengah bertempat di Hotel M Bahalap Palangka Raya, Kamis (3/10/2024). 

Dalam Sambutan Gubernur Kalimantan Tengah melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Joni Harta berpesan agar program RBP REDD+ ini dapat berkelanjutan. “Dengan berkembangnya konsep ekonomi hijau, maka sudah saatnya kita membuka diri untuk menggali potensi sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari kegiatan konservasi seperti halnya REDD+ ini,” pungkasnya.

(Baca Juga : Sekretaris TPPS Prov. Kalteng Memaparkan Final Monitoring dan Evaluasi Pendampingan SSGI Kabupaten/Kota)

Workshop ini menindaklanjuti telah diperolehnya persetujuan dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) mengenai penyaluran dana program RBP REDD+ GCF Output 2 untuk Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp80,2 miliar.  Dana tersebut merupakan pembayaran atas kinerja pengurangan emisi karbon yang berasal dari kegiatan deforestasi dan degradasi hutan di Provinsi Kalimantan Tengah untuk periode tahun 2014-2016.

Penyaluran dana tersebut akan dilakukan melalui Yayasan Penabulu sebagai lembaga perantara yang melakukan perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan akan dimanfaatkan untuk beberapa kegiatan seperti penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Program Kampung Iklim (Proklim), Arsitektur REDD+, konservasi & keanekaragaman hayati, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dan pengelolaan hutan lestari. Diharapkan dengan mengikuti workshop ini seluruh anggota Pokja REDD+ memiliki kesamaan persepsi sebelum memasuki tahap implementasi program selama 3 (tiga) tahun yang akan dimulai pada bulan November 2024.

Workshop diikuti oleh anggota Kelompok Kerja Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan Plus (Pokja REDD+) Provinsi Kalimantan Tengah yang berasal dari berbagai unsur pemerintah, swasta, akademisi perguruan tinggi, praktisi dan masyarakat. (Sumber : Diskominfo Kalteng)